Kaur,Bengkulu, Berindonews.com – saat ini Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaur melaksanakan hearing dengan Kepala Dinas Pertanian, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kaur, dan Dinas Satu Pintu Kaur terkait permasalahan PT Desaria di Ruang Rapat Komisi II,

Rapat ini langsung dipimpin Ketua Tim Pansus, Deny Setiawan. Dalam pembukaan sidang, Deny terlebih dahulu mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya rekan media online, Merzan dan media cetak, Bertus.

“Kami atas nama DPRD Kaur, turut berduka atas meninggalnya rekan kita dari media online sdr Merzan dan dari media cetak sdr Bertus. Semoga amal ibadah mereka diterima di sisi Allah SWT Amin”, Ucapnya.

Selanjutnya terkait permasalahan PT Desaria yang sampai saat ini tidak kunjung selesai. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak-bapak dari Dinas Pertanian, Dari Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Satu Pintu Kaur untuk mendengar apa yang menjadi kendala, sambungnya”,

Permasalahan PT Desaria ini sudah kurang lebih tahun 3 tahun lamanya tidak ada penyelesaiannya. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabuoaten kaur, Nasrur Rahman daam sidang.

Sejak 3 tahun lalu permasalahan PT Desaria ini tidak selesai dan ini telah di teksover ke PT Treenity. Yang lebih mengejutkan berkeinginan untuk beralih ke PT KMP tetapi ini tidak jadi setelah Tim dari Pemerintah Kabupaten Kaur turun”, sampainya dalam sidang. Senin (19/04/2021).

Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian Kaur, Long, sapaan akrabnya, menambahkan;

Karena kita sudah otonomi daerah, maka kita mempunyai hak untuk mengatur persentase perkebunan. Terkait Permasalahan PT Desaria, bahwa perkebunan plasmanya tidak terealisasi yakni 60% inti dan 40% plasma. Dan hal ini sudah pernah di bawa melalui Hearing DPRD Kaur pada tahun-tahun lalu dengan menghasilkan perjanjian antara DPRD, PT Desaria dan Pemda Kaur tetapi tidak terealisasi”, tambahnya.

Masih menurut Nasrur, belum lama ini Pihak BRI Agro menanyakan status PT Desaria karena PT ini sudah ada HGU. Kami menindaklanjuti ini dengan menyampaikan hasil-hasil selama ini bahwa PT ini dalam bermasalah, ujar Nasrur.

Sementara itu dari pihak Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kaur dalam rapat menyampaikan;

Mengenai PT Treenity, perlu kami sampaikan bahwa tidak ada datanya. Sementara terkait dokumentasi untuk PT Desaria, ada. Dan untuk PT Desaria terkait HGU-nya dengan Nomor 20 SK BPN Bengkulu, Nomor 21 SK BPN Kaur dan ini berlaku dari tahun 2016 s/d 2051. Serta perlu juga kami sampaikan bahwa PT Desaria ini, punya beban kepada BRI Agro”, sampainya Kepala BPN Kaur.

Terkait permintaan Tim Pansus meminta data dokumentasi HGU, kami tidak dapat memberikan karena ini sifatnya rahasia, ujar Kepala BPN Kaur.

Masih menurut Pemerintah Daerah Kaur dalam hal ini Dinas Satu Pintu yang diwakili Sekretaris, Ahmad Kauri, menyampaikan;

Dinas satu pintu hanya mengeluarkan izin kecil saja seperti SIUP tahun 2007, TDP sedangkan untuk data, tidak ada di satu pintu”, sampainya.

Menanggapi penyampaian dari Pemerintah Daerah Kaur dalam hal ini instansi yang dipanggil hearing, Anggota Tim Pansus PT Desaria, Dedi H.

Ini menjadi PR bagi kami Tim Pansus terkait permasalahan PT Desaria karena ini sudah liar di muka masyarkat, ini harus diselesaikan makanya kami butuh seluruh dokumen”, tanggapnya.

Dalam rapat Tim Pansus PT Desaria dengn Stacholder terkait, nampak pemerintah daerah sudah saling lempar pertanggungjawabannya. Hal ini sebagaimana disampaikan salah satu anggota Tim Pansus PT Desaria, Rismadi;

Pemerintah daerah sudah saling lempar permasalahannya”, katanya dalam rapat.

Sementara Samsul Pajri yang juga Tim Pansus PT Desaria dengan tegas menyampaikan;

Soal perkebenun, pertanian tidak ada harmonisnya sehingga kami DPRD Kaur yang di boli oleh masyarakat, ini harus jelas dan ada out out-nya. Kalau saya pimpinan rapat, saya tidak terima rapat ini karena yang harus hadir Kepala Dinas Satu Pintu”, tegasnya Samsul.Fajri, (Sudirman AIL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *