Demo jawi

Kaur, Bengkulu | berindonews.com – Warga Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur pagi ini (16/3) mendatangi Pemkab Kaur, ini bertujuan mendukung Pilkades ulang untuk Desa Jawi. Hal ini dikarenakan adanya dua opsi rekomendasi yang disampaikan panitia pilkades tingkat Kabupaten Kaur kepada Bupati Kaur Gusril Fauzi.

Perwakilan tokoh Masyarakat desa Jawi Kecamatan Kinal Aprin Taskan Yanto dengan tegas menyatakan tuntutan;

“Mengancam keras dengan adanya usulan untuk membuka kotak surat suara karena ini bertentangan dengan Perbup Tahun 2020 tentang Pilkades. Karena di tingkat Desa dan Kecamatan sudah selesai, maka panitia Pilkades di tingkat Kabupaten lakukan segera untuk Pilkades ulang dan apabila ditemukannya hal lain atau tidak menerima hasil keputusan, silahkan lakukan dengan cara lain seperti mengajukan gugatan PTUN”, tegasnya. (16/3/21)

Sambil menghela napas, tokoh masyarakat Jawi Aprin dengan lantang dan keras melanjut orasi tututan;

“Oleh karena itu kepada Bupati Kaur Gusril Pausi, segerah mengambil sikap dengan tegas dan cepat untuk mengabulkan tuntutan Masyarakat Jawi kalau tidak dikabulkan tuntutan maka Kami masyarkat Jawi, berjanji untuk melakukan demo yang lebih besar lagi dan akan membuka semua pelanggaran-pelanggaran, penyimpang-penyimpangan dan indikasi dugaan di Tubuh Pemerintah selama kepemimpinan Bupati Kaur Gusril Pausi, ini perlu diketahui oleh bapak Bupati Gusril Pausi menjelang akhir masa jabatannya”, sambungannya. (16/3/21)

Selanjutnya Aprin menambahkan;

“Tuntutan ini demi kepentingan masyarakat Jawi agar ditengah-tengah masyarakat Jawi tidak terjadi konflik dan dengan dikabulkannya tuntutan mereka, mudah-mudahan akan terwujud masyarakat yang aman, tentram, damai dan rukun,” tutup urasi tuntutannya. (16/3/21)

Asisten 1 Pemkab Kaur Robi Antoni mengatakan;

“Kami atas nama pemerintah dan panitia Pilkades kabupaten, mengucapkan rasa terima kasih karena ini memperlihatkan bentuk partisipasi masyarakat dalam tegaknya demokrasi dan hukum. Dan berdasarkan UU No 6 tentang desa, itu keputusannya ada ditangan Bupati, opsi mana yang beliau pilih nantinya, kita tunggu saja”, katanya. (16/3/21)

Sementara ditanya soal sanksi terhadap penitia yang melaksanakan Pilkades tidak sesuai dengan regulasi yang ada, Robi Antoni menjelaskan;

Dalam hal ini kita hanya menegakan aturan yang ada, selain Pilkades ulang ada juga opsi kedua yang kita sampaikan ke bupati. Opsi kedua ini karena berdasarkan hasil rapat kita dengan panitia pilkades desa mereka mengakui ada kesalahan dan kesalahan itu tidak bisa dikenakan sanksi karena tidak diatur dalam Perda/perbup pilkades dan itu ranah hukum melalui PTUN”, jelasnya. (16/3/21)

(Risdianto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *