BERINDONEWS.COM | Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan sejumlah celah terjadinya persoalan di lapangan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pemungutan dan Perhitungan Suara serta PKPU Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pilkada yang baru saja direvisi KPU.

“Draf PKPU rekapitulasi dan penetapan hasil pilkada, sama seperti pak ketua tadi. Nomenklatur pada hari yang sama ini perlu diberikan catatan-catatan ketika ada kondisi yang tidak sempurna di lapangan,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Akmal menyatakan melihat norma yang mengatur antisipasi kegagalan rekapitulasi di hari yang sama dalam PKPU tersebut. Memang, ada ketentuan dalam Pasal 16A dan 65A tetapi hanya memuat kendala jaringan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi saat rekapitulasi. (SN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *