Kaur,Bengkulu, Berindonews.com – Di samapikan Plt Kadis PMD Kabupaten Kaur, M Adhar Cilas,M.Si Kaur ,dengan adanya Mengangkat atau Memberhentikan Perangkat Desa tak sesuai mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang, diyakini akan menimbuklkan gejolak dan Kepala Desa (Kades) rentan berhadapan dengan hukum. Kamis (22/04/2021).

Dengan ada nya ini diungkapkan Plt (Pelaksana Tugas) Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa (Kadis PMD) Kabupaten Kaur, M. Adhar Cilas, M,Si,kepada awak media Online ,

“ Pedomannya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 tahun 2015, tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,” Kata Adhar.,Rabu 21/04/2021 Menurutnya, bahwa sesuai peraturan Kepala Desa selain bertugas Menyelenggarakan Pemerintahaan Desa dan Pembangunan Desa, juga melakukan Pembinaan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa diantaranya berwenang Memimpin Penyelenggaran Pemerintahan Desa, termasuk Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa.

sementara Perangkat Desa diangkat dari Warga Desa setempat yang memenuhi persyaratan paling rendah berpendidikan Sekolah Menengah Umum atau sederajat, berusia antara 20 tahun hingga 42 tahun, terdaftar sebagai Penduduk Desa dan sekurang-kurangnya sudah 2 tahun bertempat tinggal (menetap) di Desa (setempat) sebelum terdaftar. Sedangkan syarat lain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu dimana Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atasnama Bupati/Waliklota,” jelas Adhar.

Menjawab pertanyaan tentang mekanisme penerimaan (rekrutmen) Perangkat Desa, secara rinci Adhar menyebutkan bahwa a. Kepala Desa melakukan Penjarian atau Seleksi. B. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat. C Camat memberikan Rekomendasi tertulis yang memuat Calon Perangkat Desa yang sudah dikonsultasikan dengan Kepala Desa, d. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusamn Kepala Desa, dan e. Dalam melakukan Penjariangan/Seleksi Kepala Desa dapat membentuk Tim terdiri dari seorang Ketua dan Seorang Sekretaris, serta minimal satu orang anggota. Sedangkan rangkaian mekanisme Penjariangan; a. Penjariangan dilaksakan paling lama 2 bulan setelah Jabatan Perangkat Desa Kosong atau Diberhentikan. b. Hasil Penjaringan sekurang-kurangnya 2 orang Calon Perangkat Desa Dikonsultasikan kepada Camat. c. Camat memberikan rekomendasi terulis Calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 7 hari. d. Rekomendasi Camat berupa Persejuan atau Penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. e. Dalam hal Camat memberikan Persetujuan Kepala Desa Menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa. f. Dalam hal Rekomenasi Camat berupa Penolakan Kepala Desa melakukan Penjaringan Perangkat Desa kembali. Terkait alasan Pemberhentian Perangkat Desa adalah; a. Usia genap 60 tahun. b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap. c. Berhalangan tetap. d. Tidak lagi memenuhi Syarat sebagai perangkat Desa, dan e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Terpisah, Kasi Intel Kejari Kaur, Ghufron, SH, MH, saat dikonfirmasi tentang kemungkinan Kepala Desa mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa semena-mena, mengatakan, bahwa apabila ada Kepala Desa yang Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa tidak sesuai mekanisme yang ditentukan akan berhadapan dengan proses hukum. “ Sebab khususnya bagi Perangkat Desa yang diberhentikan tidak sesuai ketentuan, diyakini mereka akan melakukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika mereka menang di PTUN dan Kepala Desa tidak melaksakan Putusan Pengadilan, maka Kepala Desa bersangkutan dapat dikatakan melawan hukum dan melawan Sumpah Jabatan,” ujar Ghufron.tutupnya,

(Risdianto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *